TANJUNG SELOR –
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), melalui Dinas Sosial
(Dinsos) memprediksi, jumlah penduduk miskin di Kaltara tahun ini sekitar 50
ribu jiwa atau kurang lebih 7 persen dari total penduduk Kaltara yang berjumlah
sekira 691 ribu jiwa (versi Badan Pusat Statistik). Angka ini meningkat sedikit
dibanding akhir tahun sebelumnya. Di mana pada September 2017 penduduk miskin
berjumlah 48,56 ribu atau 6,96 persen. Demikian disampaikan Penjabat
(Pj) Sekretaris Provinsi (Sekprov)Kaltara H Syaiful Herman mewakili
Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, saat membuka kegiatan
sosialisasi program penanganan fakir miskin yang berpadu melalui rapat evaluasi
pelaksanaan Bantuan Sosial (Bansos) Pangan se-Kaltara, Jumat
(26/10). “Masyarakat yang masuk kategori penduduk miskin, kebanyakan masih
mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sehigga berpotensi besar bisa
terlepas atau terentaskan dari kemiskinannya,” ungkap Syaiful.
Untuk meningkatkan
upaya mengentasan kemiskinan di Kaltara, Syaiful menyatakan, pemerintah pusat
dan daerah terus berupaya melakukan berbagai program penanganan fakir miskin.
Di antaranya melalui pendekatan dengan memperhatikan kearifan lokal yang meliputi
perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil, tertinggal atau terpencil
hingga di wilayah perbatasan antar negara. “Banyak program untuk meminimalisir
kemiskinan penduduk di Kaltara. Tidak hanya dari Dinsos, program pemerintah
daerah dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) lainnya di pemerintahan juga
banyak,” katanya.
Disebutkan, program
prioritas pemerintah, khususnya melalui Dinsos dalam upaya penanganan fakir
miskin di Kaltara, meliputi Bantuan Beras Sejahtera (RASTRA), Bantuan Pangan
Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Usaha Ekonomi
Produktif bagi Kelompok Usaha Bersama (UEP KUBE). Kemudian ada Kartu Indonesia
Sehat (KIS) yang termuat didalam Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi masyarakat
kurang mampu, hingga Kartu Indonesia Pintar (KIP). “Penanganan fakir
miskin melalui bantuan Rastra tahun ini dialokasikan untuk semua kabupaten-kota
se Kaltara. Dengan rincian, Tarakan 5.355 KPM (Keluarga Penerima Manfaat),
Bulungan 4.268 KPM, Nunukan 8.822 KPM, dan KTT 879 KPM. Sedangkan Malinau
memiliki program sendiri, yakni Rasda (Beras Daerah),” paparnya.
Syaiful mengatakan,
program lainnya, yaitu bantuan UEP KUBE tahun ini melalui APBD ditargetkan 200
KK dengan alokasi Rp 429.500.000. Kemudian melalui APBN direalisasikan
kepada 1.000 KK dengan anggaran sekitar Rp 2

Tidak ada komentar:
Posting Komentar